Salinan Ijazah Jokowi Dibuka Publik di Tengah Polemik

Pendahuluan

Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah menjadi topik hangat yang tak kunjung reda. Baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya membuka salinan ijazah Jokowi ke publik tanpa sensor, menyusul putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Langkah ini diharapkan dapat meredam perdebatan yang telah berlangsung bertahun-tahun, meskipun masih ada keraguan dari sebagian masyarakat. Artikel ini akan membahas secara lengkap latar belakang, perkembangan terbaru, dan implikasinya terhadap transparansi informasi publik di Indonesia.

Latar Belakang Kontroversi Ijazah Jokowi

Isu ijazah Jokowi pertama kali mencuat pada tahun 2022, ketika beberapa tokoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Tuduhan mencakup dugaan pemalsuan font, tanda tangan, dan elemen lain yang dianggap tidak sesuai dengan era 1980-an. UGM telah berkali-kali mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli, dengan bukti rekam akademik, teman angkatan, dan aktivitas mahasiswa seperti Silvagama. Meski demikian, perdebatan berlanjut melalui media sosial dan sidang pengadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Solo di mana Jokowi tidak menunjukkan ijazah asli. Hal ini memicu tuduhan bahwa ada upaya penutupan informasi, yang bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Perkembangan Terbaru: Penyerahan Salinan Ijazah oleh KPU

Pada 9 Februari 2026, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU RI tanpa sensor. Ini merupakan tindak lanjut putusan KIP setelah enam sidang sejak November 2025, di mana KIP mengabulkan permohonan Bonatua untuk membuka sembilan elemen yang sebelumnya disensor. Bonatua langsung menunjukkan dokumen tersebut ke publik di kantor KPU, dan berencana membagikannya melalui akun media sosialnya (@bonatua766hi di Instagram, X/Twitter, dan TikTok) untuk verifikasi independen.

Relawan Jokowi vs Kubu Roy, usai Salinan Ijazah Jokowi Dibuka KPU: Publik Harusnya Sudah cerdas

Detail Dua Versi Salinan Ijazah Jokowi

Salinan ijazah yang dibuka terdiri dari dua versi:

• Versi Pilpres 2014: Salinan dengan stempel merah, digunakan sebagai syarat pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2014.
• Versi Pilpres 2019: Salinan dengan stempel biru, dipakai untuk pencalonan ulang pada pemilu 2019.

Kedua versi menunjukkan kesamaan informasi seperti nama, logo UGM, foto, tanggal lahir, dan tanda tangan. Namun, Bonatua mencatat adanya perbedaan posisi tanda tangan dibandingkan sumber lain, dan menekankan bahwa ini adalah data sekunder yang perlu diverifikasi lebih lanjut secara ilmiah. Bonatua juga berencana menerbitkan buku tentang temuan ini dan meminta dokumen tambahan dari periode 2005-2010 di KPU DKI Jakarta dan Solo.

Respons Pihak Terkait dan Debat yang Berlanjut

Bonatua menilai masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok: yang percaya ijazah asli, yang ragu, dan yang tidak percaya. Ia mendorong diskusi berbasis fakta untuk mengurangi polarisasi sosial. Di sisi lain, tokoh seperti Dr. Tifa tetap skeptis, menunjukkan replika ijazah pembanding dari UGM untuk membuktikan dugaan pemalsuan. KPU tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan. Presiden Prabowo juga diapresiasi atas iklim demokrasi yang mendukung hal ini. Namun, isu ini masih memicu komentar di media sosial, dengan beberapa netizen tetap yakin ijazah palsu meskipun dokumen telah dibuka.

Penggugat Sebut Ijazah Jokowi Akan Dibuka Tanpa Sensor, Salinan dari KPU Sudah Lengkap

Kesimpulan

Pembukaan ARENAMPO salinan ijazah Jokowi oleh KPU merupakan langkah maju dalam keterbukaan informasi, tetapi perdebatan keaslian masih berpotensi berlanjut tanpa verifikasi independen. Masyarakat diharapkan menggunakan data ini secara bijak untuk menghindari fitnah dan informasi palsu. Transparansi seperti ini penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.