admin
Prabowo Siap Bentuk Komisi Reformasi Polri: Misi Bersih-bersih Institusi
Wacana pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan publik. Informasi ini, yang salah satunya disampaikan oleh pihak Gerakan Non-Blok (GNB), mengindikasikan bahwa reformasi institusi kepolisian akan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan mendatang. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap berbagai tuntutan dan desakan publik agar Polri bekerja lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari isu-isu negatif.
Urgensi Pembentukan Komisi Reformasi Polri
Keputusan untuk membentuk komisi khusus ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap masalah struktural dan kultural yang masih membelit institusi kepolisian. Selama ini, desakan untuk mereformasi Polri selalu muncul pasca-terjadinya kasus-kasus besar yang melibatkan oknum atau praktik yang merugikan masyarakat. Beberapa poin yang melandasi urgensi ini meliputi:
- Pemulihan Kepercayaan Publik: Berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sering kali fluktuatif, terutama setelah kasus-kasus kontroversial. Komisi ini diharapkan menjadi motor penggerak untuk membangun kembali citra positif.
- Peningkatan Profesionalisme: Reformasi diperlukan untuk memastikan seluruh anggota kepolisian bekerja sesuai koridor hukum, menjauhkan diri dari praktik penyalahgunaan wewenang, pungli, atau kekerasan yang tidak perlu.
- Memperkuat Pengawasan Internal dan Eksternal: Komisi dapat merumuskan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, baik dari internal kepolisian maupun melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
Fokus dan Tujuan Utama Komisi
Meskipun detail resmi mengenai tugas dan kewenangan Komisi Reformasi Polri belum dirilis, beberapa fokus utama yang diperkirakan akan menjadi mandat komisi ini meliputi:
- Reformasi Kultural: Mengubah mindset dan culture set anggota Polri dari pendekatan represif menjadi pendekatan pelayanan dan perlindungan masyarakat.
- Perbaikan Sistem Karier dan Rekrutmen: Memastikan proses rekrutmen dan promosi berbasis meritokrasi (kemampuan dan prestasi), bukan kedekatan atau faktor non-profesional lainnya.
- Transparansi Anggaran dan Aset: Mendorong transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran dan kekayaan institusi.
- Penyelesaian Kasus Masa Lalu: Mengaudit dan memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM atau etik yang belum tuntas di masa lalu.
Tantangan Besar di Balik Misi “Bersih-bersih”
Upaya reformasi Polri bukanlah jalan yang mudah. Komisi ini akan menghadapi sejumlah tantangan yang sangat besar, terutama yang berkaitan dengan resistensi internal dan kompleksitas institusi yang masif.
Pertama, Resistensi dari “Kelompok Status Quo”. Setiap upaya perubahan radikal pasti akan menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan kondisi yang ada atau yang diuntungkan dari praktik lama. Komisi harus memiliki kewenangan dan dukungan politik yang kuat untuk mengatasi resistensi ini.
Kedua, Implementasi di Lapangan. Merumuskan kebijakan reformasi di tingkat pusat jauh lebih mudah daripada mengimplementasikannya secara efektif hingga ke unit-unit kepolisian terkecil di daerah. Reformasi membutuhkan waktu, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Ketiga, Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya. Reformasi memerlukan investasi besar dalam hal teknologi, pendidikan, dan kesejahteraan anggota yang profesional. Komisi harus mampu memastikan bahwa dukungan sumber daya ini tersedia.
Pembentukan Komisi Reformasi Polri dapat dilihat sebagai momentum emas untuk melakukan perombakan mendasar yang sudah lama dinantikan. Kesuksesan komisi ini akan sangat bergantung pada independensi, ketegasan, dan komitmen penuh dari Presiden Prabowo Subianto serta seluruh jajaran pemerintahannya.
