Tegas! Presiden Prabowo Minta Petinggi BUMN Maksimal atau Mundur

Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan gaya kepemimpinan yang disiplin dan tak kenal kompromi. Dalam arahan terbaru, beliau memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pesannya jelas: bagi mereka yang tidak sanggup mengabdi secara maksimal untuk rakyat, pintu keluar selalu terbuka.

Transformasi BUMN: Bukan Sekadar Mencari Keuntungan

Dalam pertemuan strategis tersebut, Presiden menekankan bahwa BUMN memiliki peran ganda sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus alat kesejahteraan rakyat. Prabowo menyoroti bahwa setiap aset negara yang dikelola harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

“Kita tidak butuh pejabat yang hanya duduk manis. Jika Anda tidak sanggup memikul beban amanah ini, silakan mundur secara terhormat,” tegas Prabowo. Pernyataan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa evaluasi performa besar-besaran akan segera dilakukan di lingkungan kementerian pimpinan Erick Thohir tersebut.

Integritas Pejabat Negara Jadi Syarat Mutlak

Selain soal performa kerja, integritas menjadi poin utama yang digarisbawahi oleh Presiden. Prabowo mengingatkan bahwa kebocoran anggaran dan praktik korupsi di dalam tubuh perusahaan plat merah harus dihentikan sepenuhnya.

Beberapa poin penting terkait integritas yang disampaikan antara lain:

• Transparansi Anggaran: Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan.
• Pola Hidup Sederhana: Pejabat diminta fokus pada pengabdian, bukan kemewahan.
• Anti-Korupsi: Tidak ada toleransi bagi praktik gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang.

Langkah Strategis Menuju Swasembada dan Ketahanan Ekonomi

Peringatan ARENAMPO ini bukan tanpa alasan. Pemerintah saat ini sedang mengejar target swasembada pangan dan energi pada tahun 2026. BUMN sektor pangan, energi, dan infrastruktur menjadi tulang punggung untuk mencapai kemandirian nasional tersebut.

Dengan memangkas birokrasi yang lambat dan menyingkirkan oknum yang tidak kompeten, diharapkan efisiensi perusahaan negara akan meningkat secara signifikan.