OTT KPK Massal di 3 Wilayah: Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengejutkan publik dengan melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) massal secara serentak di tiga wilayah berbeda pada pekan ini. Operasi OTT KPK yang berlangsung di Bekasi, Banten, dan Kalimantan Selatan tersebut berhasil mengamankan total 25 orang yang diduga terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi.

Salah satu sosok yang paling disorot dalam operasi ini adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang turut diamankan oleh tim penindak KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kronologi OTT KPK di Bekasi, Banten, dan Kalsel

Tim satgas KPK bergerak secara simultan untuk memutus rantai praktik rasuah di level pemerintahan daerah. Menurut keterangan awal dari pihak lembaga antirasuah, operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan penyelenggara negara.

Penangkapan dilakukan di titik-titik strategis di masing-masing wilayah. Di Bekasi, petugas fokus pada lingkungan pemerintah kabupaten, sementara di Banten dan Kalimantan Selatan, KPK menyasar sejumlah pihak swasta dan pejabat teknis yang diduga kuat berafiliasi dalam kasus yang sama.

Sosok Bupati Bekasi dan 24 Orang Lainnya

Dari total 25 orang yang terjaring, identitas Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjadi perhatian utama. Selain kepala daerah, KPK juga mengamankan beberapa pejabat eselon, staf dinas, hingga pihak swasta yang berperan sebagai penyuap atau perantara.

Hingga saat ini, status mereka masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan naik menjadi tersangka atau tetap sebagai saksi.

Dugaan Kasus dan Barang Bukti

Meski detail kasus belum dibuka sepenuhnya ke publik, dugaan kuat mengarah pada suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan pemerintah daerah. Dalam operasi tersebut, KPK dikabarkan menyita sejumlah uang tunai dan dokumen proyek sebagai barang bukti permulaan.

“Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Detail konstruksi perkara dan barang bukti akan kami sampaikan dalam konferensi pers resmi,” ujar juru bicara KPK.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penangkapan massal ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat daerah untuk tetap menjaga integritas. Bagi masyarakat Bekasi, kabar ini tentu memicu keprihatinan mendalam terkait keberlangsungan tata kelola pemerintahan di wilayah mereka.

Langkah selanjutnya, KPK ARENAMPO akan membawa seluruh pihak yang diamankan ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani proses hukum sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku.