admin
Pendahuluan
Pada 13 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta. Kunjungan ini menjadi sorotan karena melibatkan persiapan ketat, termasuk penertiban lapak pedagang kaki lima di sekitar Pasar Palmerah. Sementara itu, program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan isu BPJS Kesehatan terus trending di media sosial dan berita nasional. Kunjungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen Prabowo terhadap program prioritas, tetapi juga memicu diskusi tentang dampaknya pada masyarakat lokal.
Persiapan Kunjungan Prabowo ke SPPG Palmerah
Persiapan kunjungan Presiden Prabowo ke SPPG Palmerah dilakukan secara intensif. Area depan Pasar Palmerah ditutup dan disterilkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara. Jalanan yang biasanya macet parah menjadi lengang, tanpa kemacetan atau sampah berserakan. Personel keamanan dari Polri dikerahkan untuk mengawasi lokasi, sementara SPPG milik Polri dicek langsung oleh Prabowo, termasuk dapur dan proses memasak MBG. Prabowo juga berkeliling greenhouse di SPPG, menekankan higienitas dan kualitas program. Langkah ini bagian dari upaya pemerintah menunjukkan transparansi dalam pelaksanaan program nasional.
Penertiban Lapak Pedagang di Palmerah: Dampak pada Ekonomi Lokal
Salah satu aspek kontroversial adalah penertiban lapak pedagang kaki lima di sekitar Pasar Palmerah. Pedagang yang biasanya beroperasi di trotoar dan jalanan dipaksa tutup sementara, menyebabkan kerugian harian hingga Rp150.000 per pedagang. Banyak yang mengeluh, karena kunjungan presiden justru menutup usaha mereka di saat keuangan sedang sulit. Meski tujuannya untuk kebersihan dan keamanan, kritik muncul bahwa penertiban ini mengabaikan keberpihakan pada rakyat kecil. Di sisi lain, pemerintah mengklaim ini bagian dari penataan kota yang lebih baik, mirip dengan kebijakan serupa di masa lalu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Capaian dan Kontroversi Trending
Program MBG tetap menjadi topik trending sejak diluncurkan pada awal 2026. Presiden Prabowo menyatakan program ini telah menjangkau 59,8 juta penerima hingga Januari 2026, menciptakan 600 ribu lapangan kerja melalui dapur SPPG dan supplier bahan baku lokal. Di WEF Davos 2026, Prabowo “pamer” dampak positifnya, termasuk multiplier effect ekonomi 2,2 kali lipat dan target seluruh desa terjangkau pada Desember 2026. Namun, kritik tajam datang dari oposisi: program ini memangkas anggaran pendidikan secara brutal, menyebabkan ribuan anak keracunan, dan dianggap lebih prioritas pada statistik daripada kualitas. Meski demikian, Prabowo menegaskan MBG sebagai intervensi negara untuk atasi malnutrisi, dengan ROI hingga 16 kali lipat menurut World Bank.
Isu BPJS Kesehatan: Efisiensi vs Keberpihakan Rakyat
BPJS Kesehatan juga trending bersamaan dengan MBG. Pemerintah menonaktifkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS untuk efisiensi anggaran, tapi mengalokasikan ratusan triliun untuk MBG. Kritikus menilai ini paradoks, karena nyawa rakyat ditempatkan di bawah nilai uang dan kekuasaan, mirip kebijakan era Jokowi yang memangkas bantuan cuci darah dan pengobatan TBC. Di sisi lain, pendukung mengklaim efisiensi ini diperlukan untuk program prioritas seperti MBG, yang dianggap lebih berdampak luas pada ketahanan pangan dan kesehatan jangka panjang.
Kesimpulan
Kunjungan Prabowo ke ARENAMPO Palmerah menyoroti komitmen pemerintah pada program strategis, tapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan pada rakyat kecil. Penertiban pedagang dan trending MBG-BPJS menunjukkan kebijakan ini punya dua sisi: capaian impresif tapi kontroversi mendalam. Masyarakat berharap evaluasi mendalam untuk memastikan manfaat merata.
