Krisis Perbatasan Kamboja-Thailand 2026

Di awal 2026, ketegangan di perbatasan Kamboja-Thailand terus berlanjut pasca-konflik sengit pada 2025. Situasi ini melibatkan laporan penembakan sporadis, pelanggaran wilayah, dan isu sensitif penghancuran artefak budaya di area Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO. Meski gencatan senjata rapuh telah disepakati akhir 2025, eskalasi baru mengancam stabilitas kawasan ASEAN. Kamboja menekankan pendekatan diplomasi dan hukum internasional, sementara Thailand menyangkal tuduhan pelanggaran, menjadikan ini ujian bagi hubungan bilateral.

Latar Belakang Konflik Perbatasan Kamboja -Thailand

Konflik perbatasan Kamboja-Thailand bukan hal baru; akarnya menelusur hingga sengketa wilayah sejak abad ke-20, dengan puncak pada 2008 ketika UNESCO menetapkan Preah Vihear sebagai situs warisan Kamboja. Pada 2025, eskalasi dimulai Mei dengan bentrokan bersenjata di sekitar Kuil Preah Vihear dan Segitiga Zamrud (Emerald Triangle), wilayah kaya sumber daya yang diperebutkan. Konflik berlangsung hingga Desember 2025, menyebabkan korban jiwa mencapai 35 orang, termasuk warga sipil dan militer dari kedua pihak.

Faktor pemicu utama termasuk politik domestik kedua negara, tekanan ekonomi, dan klaim kedaulatan atas warisan budaya. Thailand menegaskan perlindungan kedaulatan, sementara Kamboja menuduh adanya invasi wilayah.

Eskalasi Terkini di Januari 2026

Memasuki Januari 2026, situasi tetap tegang meski gencatan senjata disepakati akhir Desember 2025. Laporan terbaru menunjukkan penembakan sporadis dan pelanggaran wilayah, dengan Thailand dituduh meratakan permukiman warga Kamboja di perbatasan, termasuk isu penghancuran patung dan artefak budaya di Preah Vihear. UNESCO menyatakan keprihatinan atas potensi kerusakan situs bersejarah ini, yang menjadi simbol identitas nasional bagi Kamboja.

Korban sipil meningkat, dengan lebih dari 500.000 pengungsi terdampak. Bantuan internasional mengalir, seperti donasi 500 ribu dolar AS dari Korea Selatan untuk pengungsi dan 20 juta dolar AS dari Amerika Serikat untuk memerangi narkoba serta scam online di wilayah konflik.

Peran Diplomasi dan Hukum Internasional

Kamboja konsisten mendorong penyelesaian melalui diplomasi dan Mahkamah Internasional (ICJ), yang pernah memutuskan Preah Vihear milik Kamboja pada 1962. Thailand, di sisi lain, menyangkal tuduhan dan lebih memilih dialog bilateral, menolak intervensi luar seperti dari ASEAN. Namun, ASEAN dinilai buntu dalam mediasi, mendorong seruan agar negara seperti Indonesia lebih aktif.

Pembebaskan 18 tentara Kamboja oleh Thailand pada Januari 2026 menjadi langkah positif, tapi ketegangan di dunia maya—seperti propaganda online—tetap tinggi.

Dampak Perang Kamboja terhadap Indonesia dan WNI

Indonesia menyatakan sikap netral, tidak ikut campur dalam konflik, tapi memprioritaskan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di area konflik. Banyak WNI bekerja di Kamboja, termasuk di sektor yang rentan seperti online gambling, dan pemerintah telah menyelamatkan ribuan dari situasi ilegal. Konflik ini juga menguji stabilitas kawasan, memengaruhi perdagangan dan keamanan perbatasan Indonesia sendiri.

Prospek Penyelesaian dan Rekomendasi

Untuk mencegah ARENAMPO eskalasi lebih lanjut, dialog multilateral melalui ASEAN atau PBB diperlukan. Kedua negara harus fokus pada pembangunan bersama di perbatasan, seperti pengelolaan sumber daya alam. Bagi kawasan, ini pelajaran tentang pentingnya resolusi damai atas sengketa warisan budaya.