Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Nelayan di Depan Istana Negara

Kawasan Monumen Nasional (Monas) dan depan Istana Negara hari ini menjadi titik fokus pengamanan ketat. Sebanyak 2.154 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa Demo nelayan yang dilakukan oleh ratusan nelayan dari berbagai daerah.

Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait beberapa kebijakan krusial di sektor kelautan dan perikanan yang dinilai merugikan para nelayan lokal.

Pengamanan Ketat di Titik Vital Jakarta

Untuk menjaga kondusivitas ibu kota, aparat keamanan telah menyiagakan personel di beberapa titik strategis. Fokus pengamanan meliputi area sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, hingga pintu masuk Istana Negara.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk mencari rute alternatif guna menghindari potensi kemacetan di area Jakarta Pusat. Meskipun massa berjumlah ratusan, pengamanan tetap dilakukan secara maksimal guna mencegah adanya penyusup atau tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tuntutan Utama: Tolak Kebijakan Kapal Asing

Salah satu poin utama yang disuarakan oleh para orator adalah tuntutan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan naturalisasi kapal asing. Nelayan menganggap kehadiran kapal-kapal eks-asing yang dilegalkan kembali beroperasi di perairan Indonesia akan mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan tradisional.

“Kami meminta keadilan. Laut Indonesia harus dikelola oleh bangsa sendiri tanpa adanya ancaman dari kapal-kapal besar bermodal asing yang berkedok naturalisasi,” ujar salah satu koordinator lapangan dalam orasinya.

Evaluasi Sistem Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Selain masalah kapal asing, massa aksi juga menyoroti implementasi Sistem Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kebijakan berbasis kuota ini dinilai masih memiliki banyak celah yang menyulitkan nelayan kecil dalam mendapatkan izin dan akses melaut yang adil.

Para nelayan menuntut adanya dialog terbuka dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merumuskan ulang regulasi yang lebih memihak pada kesejahteraan nelayan domestik dibandingkan kepentingan korporasi besar.

Komitmen Pemerintah dalam Mendengar Aspirasi

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari massa aksi masih berupaya untuk menemui pihak istana guna menyerahkan petisi mereka. Pemerintah diharapkan dapat merespons tuntutan ini dengan bijak demi menjaga kedaulatan maritim sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi para nelayan di seluruh penjuru nusantara.

Aksi unjuk rasa ARENAMPO ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari. Petugas kebersihan dan tim medis juga tampak bersiaga di lokasi untuk memastikan lingkungan tetap terjaga selama demonstrasi berlangsung.