admin
Bantuan Hunian: Pemerintah Kucurkan Dana Perbaikan dan Bangun Ribuan Huntara
Pemerintah secara resmi memulai langkah percepatan pemulihan sektor pemukiman pascabencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Fokus utama saat ini adalah memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah segera mendapatkan bantuan nyata, baik berupa dana perbaikan maupun hunian sementara Huntara.
Alokasi Dana Rp15 Juta untuk Rumah Rusak Ringan
Sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat, pemerintah telah menganggarkan bantuan dana stimulan sebesar Rp15 juta per unit bagi warga yang rumahnya dikategorikan mengalami rusak ringan.
Dana ini dimaksudkan untuk membantu biaya pembelian material dan upah tukang agar rumah dapat kembali layak huni dengan cepat. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai bantuan ini:
- Target Penerima: Warga yang telah diverifikasi oleh BPBD dan Dinas Perumahan setempat.
- Mekanisme Penyaluran: Dana akan ditransfer melalui rekening bank penyalur untuk memastikan transparansi.
- Penggunaan Dana: Wajib digunakan untuk perbaikan struktur atau elemen bangunan yang rusak akibat bencana.
Pembangunan Ribuan Hunian Sementara (Huntara)
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau berada di zona merah (rawan bencana susulan), pemerintah melalui Kementerian PUPR mulai membangun ribuan unit Hunian Sementara (Huntara).
Huntara ini dirancang sebagai tempat tinggal transisi sebelum hunian tetap (Huntap) selesai dibangun. Spesifikasi Huntara saat ini telah ditingkatkan dengan standar kesehatan dan kenyamanan yang lebih baik, mencakup fasilitas sanitasi kolektif, pasokan air bersih, dan sirkulasi udara yang memadai.
Syarat Mendapatkan Bantuan Perbaikan Rumah
Agar proses verifikasi berjalan lancar dan artikel ini membantu Anda terhindar dari kendala administrasi, berikut adalah dokumen yang biasanya diperlukan:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi.
- Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar di wilayah terdampak.
- Foto Kondisi Rumah sebagai bukti kerusakan.
- Surat Keterangan dari aparat desa atau kelurahan setempat.
Komitmen Pemerintah dalam Percepatan Infrastruktur
Menteri terkait menegaskan bahwa proses pembangunan Huntara dan pencairan dana stimulan harus berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Langkah ini diambil guna meminimalisir waktu warga berada di tenda pengungsian, terutama menjelang pergantian tahun yang sering kali dibarengi dengan cuaca ekstrem.
Pemerintah ARENAMPO juga menggandeng TNI dan Polri dalam proses pembersihan puing serta percepatan konstruksi Huntara agar target penyelesaian pada awal Januari 2026 dapat tercapai.
