admin
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Tancap Gas dengan Gebrakan
Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung menarik perhatian publik dan pelaku pasar dengan sejumlah langkah kebijakan yang agresif sejak awal masa jabatannya. Meskipun detail spesifik dari “gebrakan” tersebut masih terus diumumkan secara bertahap, sinyal yang diberikan adalah fokus pada stabilitas fiskal yang berkelanjutan dan peningkatan efisiensi belanja negara.
Salah satu fokus utamanya diperkirakan adalah melakukan reformasi subsidi energi secara bertahap untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sambil memastikan dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu memberatkan. Selain itu, upaya digitalisasi perpajakan dan Bea Cukai dipercepat untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Gebrakan Menkeu Sadewa ini diharapkan mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program-program pembangunan prioritas.
Mandatori B50: Langkah Nyata Transisi Energi
Komitmen pemerintah terhadap energi terbarukan kembali dipertegas dengan keputusan penerapan Mandatori B50 (campuran 50% Fatty Acid Methyl Ester atau FAME berbasis kelapa sawit dalam solar) yang akan dimulai pada 2026. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program B30 yang telah berjalan sukses dan ambisius.
Penerapan B50 memiliki dampak ganda:
- Pengurangan Impor Minyak: Kebijakan ini secara signifikan akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil impor, yang berujung pada penghematan devisa negara.
- Peningkatan Nilai Sawit: Dengan meningkatnya permintaan FAME domestik, harga komoditas kelapa sawit diharapkan menjadi lebih stabil dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi petani.
- Lingkungan: Penggunaan biofuel yang lebih tinggi juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, sejalan dengan komitmen iklim global.
Meskipun membutuhkan penyesuaian infrastruktur dan mesin kendaraan, langkah B50 ini adalah investasi strategis jangka panjang untuk ketahanan energi nasional.
Mendag Soroti Reformasi WTO yang Inklusif
Di ranah perdagangan internasional, Menteri Perdagangan (Mendag) kembali menyuarakan pentingnya reformasi World Trade Organization (WTO) yang lebih inklusif dan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang. Mendag menekankan bahwa aturan perdagangan global saat ini seringkali kurang berpihak pada negara berkembang, terutama terkait isu subsidi pertanian dan standar perdagangan tertentu.
Reformasi WTO yang didorong oleh Indonesia bertujuan untuk:
- Mempercepat penyelesaian sengketa yang lebih adil.
- Memberikan Special and Differential Treatment (Perlakuan Khusus dan Berbeda) yang efektif bagi negara berkembang.
- Memastikan sistem perdagangan multilateral tetap relevan di tengah dinamika geopolitik dan proteksionisme yang meningkat.
Desakan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci yang aktif memperjuangkan tatanan perdagangan global yang lebih setara dan seimbang, mendukung upaya Mendag dalam menjaga akses pasar ekspor Indonesia.
Sinergi Kebijakan Demi Daya Saing Nasional
Tiga kebijakan utama ini—gebrakan fiskal Menkeu Sadewa, implementasi B50, dan desakan reformasi WTO—menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
- Kebijakan fiskal yang sehat (Menkeu) akan mendanai transisi energi (B50).
- Transisi energi (B50) akan memperkuat kemandirian ekonomi.
- Advokasi di WTO (Mendag) akan memastikan produk domestik, termasuk sawit untuk B50, memiliki akses yang adil ke pasar global.
Melalui koordinasi ini, pemerintah optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, memastikan stabilitas makroekonomi dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif.
