admin
Korupsi di lembaga peradilan kembali menjadi sorotan utama di Indonesia. Kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Depok mengungkap praktik suap yang melibatkan petinggi pengadilan. Kasus ini tidak hanya menunjukkan kerentanan sistem peradilan terhadap korupsi, tetapi juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap aparatur negara. Artikel ini akan membahas secara lengkap kronologi, detail kasus, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Tanah Air.
Kronologi OTT Dramatis di PN Depok
Pada awal Februari 2026, KPK melakukan OTT yang penuh aksi kejar-kejaran di wilayah Depok. Tim KPK menangkap para tersangka saat transaksi suap sedang berlangsung. Menurut laporan resmi, OTT dimulai ketika KPK menerima informasi intelijen tentang adanya pertemuan mencurigakan antara pejabat PN Depok dan pihak swasta. Saat penangkapan, terjadi upaya pelarian yang membuat proses OTT semakin dramatis, melibatkan kejar-kejaran di jalanan Depok. Akhirnya, lima orang berhasil diamankan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Barang bukti uang tunai Rp850 juta langsung disita di lokasi.
Detail Kasus Suap Sengketa Lahan
Kasus ini bermula dari sengketa lahan strategis di kawasan Tapok, Depok, yang melibatkan PT Karabha Digdaya (KD). PT KD telah memenangkan gugatan perdata atas lahan seluas sekitar 6.500 meter persegi, tetapi eksekusi putusan pengadilan terhambat. Untuk mempercepat proses eksekusi, pihak PT KD diduga memberikan suap kepada aparatur PN Depok. Nilai suap awal mencapai Rp850 juta, yang dibagikan kepada Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Bambang Setyawan, dan Juru Sita Yohansyah Maruanaya. Selain itu, penyelidikan KPK mengungkap gratifikasi tambahan senilai Rp2,5 miliar yang diterima Wakil Ketua dari penukaran valas selama periode 2025-2026, berasal dari PT DMV. Total nilai korupsi ini mencapai miliaran rupiah, menjadikannya salah satu kasus suap terbesar di lingkungan pengadilan tahun ini.
Daftar Tersangka dan Peran Mereka
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini:
- I Wayan Eka Mariarta (Ketua PN Depok): Diduga menerima bagian suap untuk memerintahkan percepatan eksekusi lahan.
- Bambang Setyawan (Wakil Ketua PN Depok): Terlibat penerimaan suap dan gratifikasi Rp2,5 miliar, berperan sebagai koordinator internal.
- Yohansyah Maruanaya (Juru Sita PN Depok): Bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi dan diduga menerima bagian suap.
- Trisnadi Yulrisman (Direktur Utama PT KD): Pemberi suap utama dari pihak swasta.
- Berliana Tri Kusuma (Head Corporate Legal PT KD): Fasilitator transaksi suap.
Para tersangka kini ditahan oleh KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut. KPK menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai, dokumen sengketa lahan, dan rekaman transaksi.
Dampak Kasus terhadap Sistem Peradilan Indonesia
Kasus ini menambah daftar panjang korupsi di lembaga yudikatif, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Dominasi kasus korupsi di pengadilan seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menurut data KPK, sejak 2020, sudah ada puluhan hakim yang terjerat korupsi, menunjukkan perlunya reformasi mendalam. Implikasinya, pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan melalui Mahkamah Agung dan KPK, termasuk penerapan teknologi transparansi seperti e-court untuk mencegah praktik suap.
Selain itu, kasus ini menjadi pelajaran bagi sektor swasta untuk menghindari kolusi dengan aparatur negara. Masyarakat diimbau melaporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi KPK untuk mendukung pemberantasan.
Pencegahan Korupsi di Masa Depan
Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan langkah konkret seperti:
- Penguatan integritas hakim melalui pelatihan anti-korupsi.
- Transparansi proses eksekusi putusan pengadilan.
- Kolaborasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk monitoring kasus berisiko tinggi.
Kasus ARENAMPO OTT KPK di PN Depok ini diharapkan menjadi momentum perubahan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
