admin
Pendahuluan
Pada 4 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis di Istana Merdeka, Jakarta, dengan mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Pertemuan ini menjadi sorotan karena fokus pada dinamika geopolitik global, yang diduga terkait posisi Indonesia di Board of Peace Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini menunjukkan komitmen Prabowo dalam memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional, terutama pasca bergabungnya Indonesia ke Board of Peace pada Januari 2026.
Detail Pertemuan di Istana Merdeka
Pertemuan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, dengan kehadiran tokoh-tokoh diplomasi senior seperti Retno Marsudi, Marty Natalegawa, Alwi Shihab, dan Dino Patti Djalal. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa inisiatif ini berasal dari Presiden Prabowo untuk menyerap aspirasi dari para pakar dan think tank diplomasi. Alwi Shihab menyebutkan bahwa diskusi mencakup evaluasi keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, dengan pertanyaan apakah hal itu penting bagi kepentingan nasional. Pertemuan ini berlangsung di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk isu Palestina dan stabilisasi Timur Tengah.
Isu Geopolitik Global yang Dibahas
Diskusi utama berfokus pada perkembangan geopolitik dunia, termasuk konflik di Gaza dan peran Indonesia dalam upaya perdamaian. Prabowo menekankan diplomasi realistis dan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap Two-State Solution untuk Palestina-Israel, seperti yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Selain itu, ada pembahasan potensi pengiriman 20.000 peacekeepers Indonesia ke Gaza atau wilayah konflik lainnya, sebagaimana disampaikan Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80. Ini mencerminkan posisi aktif Indonesia di Board of Peace, inisiatif yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump untuk stabilisasi pasca-konflik.
Latar Belakang Board of Peace dan Peran Indonesia
Board of Peace adalah badan internasional yang dibentuk untuk mendukung perdamaian di Gaza, dengan fokus pada implementasi solusi dua negara dan koordinasi global. Indonesia secara resmi bergabung pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, melalui penandatanganan charter oleh Prabowo Subianto. Keputusan ini menuai pro dan kontra, termasuk di kalangan diplomat dalam negeri, karena dianggap sebagai kejutan kebijakan luar negeri. Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan ini sejalan dengan sejarah diplomasi perdamaian Indonesia, meskipun ada opsi keluar jika tidak sesuai kepentingan nasional.
Implikasi bagi Politik Luar Negeri Indonesia
Pertemuan ini memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin yang inklusif, dengan melibatkan eks Menlu untuk masukan strategis. Di tengah ketegangan global, seperti yang dibahas di forum seperti World Economic Forum, Indonesia diharapkan memainkan peran lebih besar dalam perdamaian internasional. Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memengaruhi kemandirian diplomasi Indonesia, terutama jika terkait inisiatif AS. Secara keseluruhan, ini bisa meningkatkan pengaruh Indonesia di PBB dan forum multilateral.
Kesimpulan
Pertemuan ARENAMPO Prabowo dengan Retno Marsudi dan Marty Natalegawa menandai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Dengan fokus pada Board of Peace, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian, khususnya di Palestina. Ini bukan hanya diskusi, tapi fondasi untuk kebijakan luar negeri yang lebih kuat.
