admin
Pendahuluan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkap tren baru dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Modus operandi koruptor kini beralih dari transaksi langsung tatap muka menjadi penggunaan perantara atau skema layering, yang membuat penelusuran lebih rumit. Selain itu, KPK merombak aturan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, dengan menaikkan batas nilai wajar hadiah untuk pejabat menjadi maksimal Rp 1,5 juta per pemberi dalam kategori tertentu. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan dengan realitas saat ini, termasuk inflasi dan evolusi modus korupsi. Artikel ini akan membahas secara lengkap agar Anda memahami implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Perubahan Modus Operandi Koruptor
Dulu, koruptor sering melakukan transaksi secara langsung atau face to face, yang memudahkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Namun, kini modus berubah menjadi skema layering, di mana koruptor menggunakan perantara untuk menghindari deteksi langsung. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, “Jadi OTT yang sekarang ini prosesnya sudah beralih, modusnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin secara langsung, face to face mereka ketemu, ada serah terima, secara fisik. Tapi sekarang menggunakan layering.” Perubahan ini membuat KPK harus memaksimalkan waktu 1×24 jam pasca-penangkapan untuk menelusuri jaringan perantara dan mengamankan bukti. Tren ini mencerminkan adaptasi pelaku korupsi terhadap pengawasan yang semakin ketat, sehingga memerlukan strategi pencegahan yang lebih canggih dari lembaga anti-korupsi.
Detail Aturan Gratifikasi Baru
Aturan gratifikasi yang dirombak tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026. Berikut lima poin utama perubahannya:
- Hadiah pernikahan, upacara adat, atau keagamaan: Batas wajar dinaikkan dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.500.000 per pemberi.
- Pemberian sesama rekan kerja (bukan uang): Diubah dari Rp 200.000 per pemberi dengan total maksimal Rp 1.000.000 per tahun menjadi Rp 500.000 per pemberi dengan total Rp 1.500.000 per tahun.
- Acara pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun rekan kerja: Termasuk dalam kategori rekan kerja, dengan penyesuaian batas wajar serupa.
- Penghargaan dan sertifikat: Diatur ulang sebagai bagian dari pengendalian gratifikasi, meski detail batas spesifik tidak diubah secara signifikan.
- Regulasi umum: Menjadi dasar pelaporan bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara, dengan tempo pelaporan 30 hari untuk memastikan penolakan dini jika ada indikasi suap.
Perubahan ini menekankan bahwa gratifikasi di atas batas wajar harus dilaporkan dan ditolak jika terkait kepentingan jabatan.
Alasan Perubahan Aturan Gratifikasi
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa revisi aturan dilakukan untuk menyesuaikan dengan tren inflasi dan perubahan modus korupsi saat ini. “Nilai rupiah yang berubah dapat disesuaikan,” ujarnya, dengan harapan batas baru tidak menjadi celah suap. Selain itu, adaptasi terhadap skema layering koruptor membuat KPK perlu memperkuat pencegahan dini melalui regulasi yang lebih realistis. Perubahan ini juga bertujuan mendorong pejabat untuk menolak gratifikasi sejak awal, terutama dari pihak yang memiliki kepentingan.
Dampak dan Implikasi terhadap Pemberantasan Korupsi
Perubahan modus koruptor ke perantara menantang KPK dalam hal penegakan hukum, karena bukti menjadi lebih sulit dilacak. Namun, aturan gratifikasi baru diharapkan meningkatkan kesadaran pejabat untuk melaporkan pemberian secara transparan, sehingga mengurangi risiko korupsi kecil yang bisa berkembang. Dampak positifnya termasuk penyesuaian dengan inflasi, membuat regulasi lebih relevan. Di sisi lain, kritik muncul bahwa kenaikan batas bisa disalahgunakan jika pengawasan lemah. Secara keseluruhan, ini langkah progresif untuk memperkuat integritas aparatur negara di tengah evolusi ancaman korupsi.
Kesimpulan ARENAMPO KPK telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi dengan mengadaptasi aturan gratifikasi dan mengungkap modus baru pelaku. Dengan batas maksimal Rp 1,5 juta untuk hadiah pejabat, diharapkan pencegahan menjadi lebih efektif. Masyarakat diimbau untuk mendukung melalui pengawasan aktif, agar Indonesia semakin bersih dari korupsi.
