Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza: Tony Blair & Kushner Gabung

Donald Trump Umumkan “Dewan Perdamaian Gaza”: Melibatkan Tony Blair dan Jared Kushner

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja mengambil langkah diplomatik besar dengan mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace). Badan internasional ini dirancang khusus untuk mengawasi masa transisi, rekonstruksi, dan stabilitas keamanan di Jalur Gaza pascakonflik.

Langkah ini menandai babak baru dalam kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci dari berbagai latar belakang politik dan profesional.

Struktur dan Anggota Komite Eksekutif

Dewan ini tidak hanya diisi oleh pejabat aktif, tetapi juga tokoh internasional yang memiliki pengalaman panjang dalam negosiasi global. Trump menunjuk beberapa nama besar untuk duduk di komite eksekutif, di antaranya:

  • Tony Blair: Mantan Perdana Menteri Inggris ini dikenal luas atas perannya sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet di masa lalu.
  • Jared Kushner: Menantu Trump yang juga arsitek utama “Abraham Accords” selama masa jabatan pertama Trump.
  • Marco Rubio: Menteri Luar Negeri AS yang akan memastikan koordinasi kebijakan luar negeri berjalan selaras.
  • Steve Witkoff: Utusan khusus AS untuk Timur Tengah yang akan mengawasi implementasi di lapangan.
Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza: Tony Blair & Kushner Gabung

Selain nama-nama di atas, tokoh dari sektor keuangan seperti Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, dan pebisnis Marc Rowan juga dilibatkan untuk memastikan aspek pendanaan rekonstruksi tetap solid.

Misi Utama: Rencana 20 Poin untuk Gaza

Dewan Perdamaian Gaza dibentuk dengan mandat yang jelas: mengawasi implementasi rencana perdamaian 20 poin yang diusung oleh pemerintahan Trump. Fokus utama dewan ini mencakup:

  1. Stabilitas Keamanan: Mengoordinasikan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk menjaga keamanan wilayah tanpa pendudukan permanen.
  2. Pemerintahan Teknokrat: Mengawasi komite administrasi sipil yang dijalankan oleh para profesional Palestina untuk mengelola layanan publik.
  3. Rekonstruksi Besar-besaran: Memobilisasi sumber daya internasional untuk membangun kembali infrastruktur vital, perumahan, dan fasilitas kesehatan yang hancur.
  4. Transisi Otoritas: Memastikan pengalihan kekuasaan secara bertahap kepada otoritas lokal Palestina yang kompeten dan diakui secara internasional.

Catatan Penting: Pembentukan dewan ini telah mendapatkan dukungan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada akhir tahun 2025, memberikan legalitas internasional bagi operasional dewan ini di lapangan.

Tantangan dan Reaksi Internasional

Meskipun pengumuman ini disambut optimis oleh beberapa pihak sebagai jalan keluar dari kebuntuan konflik, kritik juga muncul. Beberapa pakar hubungan internasional mempertanyakan keterlibatan Tony Blair mengingat sejarah intervensi di Irak, sementara yang lain mengkhawatirkan struktur dewan yang dianggap terlalu “AS-sentris.”

Namun, Donald Trump menegaskan bahwa dewan ini adalah “Dewan paling prestisius yang pernah dibentuk” dan bertujuan untuk mengakhiri siklus kekerasan di Gaza secara permanen melalui pendekatan ekonomi dan keamanan yang terintegrasi.

Kesimpulan

Pembentukan ARENAMPO Dewan Perdamaian Gaza oleh Donald Trump merupakan upaya ambisius untuk mengubah wajah Gaza. Dengan keterlibatan Tony Blair dan Jared Kushner, dunia kini menanti apakah kolaborasi tokoh-tokoh ini mampu menciptakan stabilitas jangka panjang yang selama ini sulit diraih di Timur Tengah.

Related Posts

Venezuela Bebaskan Tahanan Politik dan Warga Amerika Serikat

Langkah Diplomatik Venezuela: Delcy Rodriguez Bebaskan Tahanan Politik Awal tahun 2026 menjadi titik balik penting bagi geopolitik Amerika Latin. Pemerintah sementara Venezuela, yang kini dipimpin oleh Delcy Rodriguez, secara resmi…

Mungkinkah Islandia Jadi Negara Bagian AS ke-52 Era Trump?

Ambisi Ekspansif: Mengapa Islandia Masuk Radar Geopolitik AS? Setelah sebelumnya sempat menghebohkan dunia dengan ketertarikannya membeli Greenland, kini muncul wacana baru yang menyebutkan kemungkinan Islandia menjadi negara bagian Amerika Serikat…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *