Ketegangan Militer Mereda, Namun Tekanan Ekonomi Berlanjut
Hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran kembali memasuki babak baru di awal tahun 2026. Meskipun laporan intelijen menunjukkan adanya penurunan aktivitas militer di wilayah Teluk, Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan (OFAC) justru memperkuat tekanan melalui jalur ekonomi dan sanksi individu Iran.
Pemerintahan AS menegaskan bahwa penurunan tensi di medan tempur tidak berarti pelonggaran pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Langkah ini diambil sebagai respons atas tindakan keras aparat keamanan Iran terhadap gelombang unjuk rasa nasional yang dipicu oleh krisis ekonomi di negara tersebut.
Rincian Sanksi Baru: Siapa Saja 5 Pejabat Tersebut?
Sanksi terbaru ini secara spesifik menargetkan lima figur kunci dalam struktur keamanan dan politik Iran. Mereka dituduh sebagai arsitek di balik strategi penindakan yang mengakibatkan ribuan korban jiwa selama demonstrasi berlangsung.

Beberapa poin penting mengenai sanksi ini meliputi:
- Pembekuan Aset: Seluruh aset milik pejabat tersebut yang berada di bawah yurisdiksi AS akan dibekukan secara permanen.
- Larangan Transaksi: Warga negara atau perusahaan AS dilarang keras melakukan hubungan bisnis atau transaksi keuangan dengan individu yang masuk dalam daftar hitam.
- Pembatasan Perjalanan: Larangan masuk ke wilayah Amerika Serikat bagi para pejabat dan anggota keluarga inti mereka.
Di antara mereka yang terkena sanksi adalah pejabat tinggi dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran serta komandan regional dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Mengapa AS Tetap Menjatuhkan Sanksi Saat Ini?
Banyak pihak mempertanyakan alasan Washington tetap menjatuhkan sanksi di tengah sinyal de-eskalasi militer. Gedung Putih menyatakan bahwa sanksi ini adalah bentuk dukungan moral dan praktis bagi rakyat Iran yang menuntut keadilan.
Selain itu, AS juga membongkar jaringan “perbankan bayangan” yang digunakan untuk mencuci dana hasil ekspor minyak ilegal. Langkah ini bertujuan untuk memutus aliran dana yang digunakan untuk mendanai operasional penindakan demonstran di berbagai kota besar seperti Teheran dan Shiraz.
Dampak Global dan Reaksi Teheran
Pengumuman sanksi ini langsung memicu reaksi dari pasar global, terutama pada fluktuasi harga minyak dan nilai tukar mata uang Rial yang semakin tertekan. Di sisi lain, pemerintah Iran menyebut langkah Amerika Serikat sebagai bentuk intervensi kedaulatan dan “terorisme ekonomi” yang terus berulang.
Para analis politik ARENAMPO berpendapat bahwa strategi “Maximum Pressure” versi terbaru ini dirancang untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan dengan posisi tawar yang lebih lemah. Meskipun ketegangan senjata mereda, perang urat syaraf melalui sanksi ekonomi diprediksi akan terus memanas sepanjang tahun 2026.






