admin
🏦 Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia di Tengah Gempuran Global
Sektor keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan (resiliensi) yang kuat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Berdasarkan data terkini per 7 November 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa indikator utama stabilitas sistem keuangan (SSK), termasuk perbankan dan pasar modal, berada dalam kondisi yang terkendali dan sehat.
Hal ini ditunjukkan dari rasio kecukupan modal perbankan (CAR) yang tetap tinggi jauh di atas ambang batas, serta tingkat likuiditas yang memadai. Penyaluran kredit perbankan juga tetap tumbuh, meski lajunya mulai termoderasi. Sementara itu, kinerja pasar modal, baik indeks saham maupun obligasi, menunjukkan pemulihan dan kepercayaan investor yang terjaga.
📉 Ancaman Tersembunyi: Pelemahan Permintaan Domestik
Meskipun stabilitas keuangan secara makro terjaga, OJK memberikan penekanan khusus pada satu faktor risiko utama dari dalam negeri: Pelemahan Permintaan Domestik.
Permintaan domestik, yang meliputi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, adalah motor terbesar penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. OJK mewaspadai bahwa kenaikan suku bunga acuan (sebagai langkah pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar) secara berlanjut, ditambah dengan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat, mulai menampakkan dampaknya pada pengeluaran masyarakat.
Beberapa indikasi pelemahan ini antara lain:
- Moderasi Pertumbuhan Kredit Konsumsi: Kredit baru untuk barang tahan lama (misalnya kendaraan dan properti) mulai melambat.
- Penurunan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK): Meskipun masih dalam zona optimis, tren IKK menunjukkan penurunan, mengindikasikan masyarakat menahan pengeluaran besar.
- Peningkatan Cadangan: Sebagian masyarakat cenderung menabung atau mengurangi utang, bukan meningkatkan konsumsi.
⚙️ Strategi Antisipasi dan Sinergi Kebijakan
OJK menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara otoritas fiskal (Pemerintah), otoritas moneter (Bank Indonesia), dan OJK sendiri.
- Bank Indonesia (BI): Diharapkan dapat lebih cermat dalam menentukan arah kebijakan suku bunga, menyeimbangkan antara menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan tidak terlalu menekan aktivitas ekonomi riil.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Akan terus memantau kualitas aset perbankan (NPL) dan memperkuat pengawasan agar sektor jasa keuangan dapat tetap menyalurkan pembiayaan secara selektif kepada sektor yang berdaya tahan tinggi.
- Pemerintah: Kebijakan fiskal harus berperan aktif, terutama melalui belanja pemerintah yang efektif dan insentif pajak yang terarah untuk mendorong kembali investasi swasta dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Pelemahan permintaan domestik adalah sinyal dini yang tidak boleh diabaikan. Dengan respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi, risiko perlambatan ekonomi dapat dikelola, dan stabilitas keuangan yang saat ini prima dapat terus dipertahankan.
