Perhelatan Krusial yang Berakhir Gaduh
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya menjadi forum konsolidasi dan penentuan arah partai ke depan, justru diwarnai kisruh dan ketegangan yang menjadi sorotan publik. Pemberitaan hingga kini masih berfokus pada hasil perhelatan yang dinodai insiden ricuh serta munculnya klaim-klaim yang saling bertentangan terkait penetapan Ketua Umum (Ketum) baru.
Klaim Aklamasi Mardiono dan Bantahan Keras Rommy
Satu poin utama yang mendominasi pemberitaan adalah klaim dari salah satu kubu yang menyebut Mardiono telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP. Klaim ini segera menyebar dan dianggap sebagai hasil resmi Muktamar oleh pihak yang mendukungnya.
Namun, klaim tersebut langsung mendapat bantahan keras dari politisi senior PPP lainnya, termasuk Romahurmuziy atau Rommy. Rommy, yang dikenal memiliki pengaruh signifikan di tubuh partai, menegaskan bahwa proses aklamasi tersebut adalah klaim sepihak dan tidak sesuai dengan mekanisme yang sah, menciptakan keraguan besar terhadap legitimasi hasil Muktamar tersebut di mata sebagian internal partai. Perbedaan pandangan ini mengindikasikan adanya perpecahan yang serius di level elite PPP.
Insiden Pemukulan dan Desakan Usut Tuntas
Selain perbedaan klaim Ketua Umum, Muktamar X PPP juga ternoda oleh insiden pemukulan yang terjadi di lokasi acara. Kejadian ricuh tersebut tak hanya merusak citra partai tetapi juga menimbulkan korban.

Atas dasar insiden kekerasan ini, muncul seruan kuat dari berbagai pihak untuk mengusut tuntas insiden pemukulan tersebut. Desakan ini tidak hanya datang dari internal partai yang merasa dirugikan, tetapi juga dari elemen masyarakat sipil yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Mengusut tuntas insiden ini dinilai krusial untuk menegakkan disiplin partai dan menunjukkan kepada publik bahwa PPP tidak mentolerir kekerasan dalam proses politiknya.
Implikasi Terhadap Masa Depan PPP
Kisruh yang terjadi di Muktamar X ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap soliditas dan citra PPP menjelang Pemilu mendatang. Ketidakjelasan status Ketua Umum dan adanya perpecahan internal berpotensi melemahkan posisi tawar partai dalam kancah politik nasional. Penyelesaian konflik ini secara cepat dan transparan menjadi kunci bagi PPP untuk kembali fokus pada tujuan politik jangka panjang mereka.
Penutup
Muktamar PPP yang ricuh ini mengirimkan sinyal bahaya bagi masa depan partai berlambang Ka’bah tersebut. Partai perlu segera menyelesaikan perbedaan klaim kepemimpinan dan menuntaskan kasus kekerasan demi memulihkan kepercayaan publik dan menjaga keutuhan internal.





