admin
Pertemuan Strategis di Istana Merdeka
Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, serta ketua umum partai politik, termasuk Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan perwakilan Demokrat serta PKS. Agenda utama adalah membahas situasi nasional terkini, termasuk gejolak demonstrasi, penjarahan rumah anggota DPR, dan kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas kendaraan Brimob pada 28 Agustus 2025.
Respons terhadap Krisis Sosial-Politik
Pertemuan ini berlangsung di tengah ketegangan sosial akibat protes kenaikan gaji DPR dan pernyataan kontroversial anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, yang memicu penjarahan rumah mereka pada 30-31 Agustus 2025. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sesuai UU No. 9 Tahun 1998 dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik PBB. Ia meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai tanpa merusak fasilitas umum atau melakukan penjarahan, yang dianggap “menghamburkan uang rakyat.”
Langkah Tegas DPR dan Partai Politik
Prabowo menyampaikan bahwa ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR yang membuat pernyataan keliru, seperti Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), serta Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), mulai 1 September 2025. DPR juga mencabut kebijakan tunjangan besar dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri untuk meredam kemarahan publik. Prabowo meminta DPR membuka dialog langsung dengan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menampung aspirasi.
Tragedi Affan Kurniawan dan Reformasi Aparat
Kematian Affan Kurniawan menjadi sorotan utama. Prabowo menegaskan Polri telah memeriksa tujuh anggota Brimob yang melanggar kode etik, dengan sanksi penempatan khusus selama 20 hari. Ia juga meminta maaf atas insiden ini dan berjanji menanggung kebutuhan keluarga Affan. Komnas HAM mendesak penghentian kekerasan aparat, sementara BEM SI menjadikan kasus ini sebagai salah satu tuntutan aksi “Indonesia (C)emas Jilid II” pada 2 September 2025.
Simbol Stabilitas Politik
Kehadiran Megawati bersama pimpinan partai menunjukkan upaya konsolidasi politik nasional. Ganjar Pranowo dari PDI-P menyebut pertemuan ini untuk menenangkan publik dan menjaga kepentingan bangsa. Pengamat politik Bimo Putranto menilai langkah ini sebagai simbol kebersamaan elite di tengah krisis, menepis narasi perpecahan politik. Pasar saham juga menunjukkan stabilitas, dengan IHSG hanya melemah 1,53% pada 29 Agustus 2025, menandakan kepercayaan investor.
Menuju Dialog dan Solusi
Pertemuan ini menegaskan komitmen Prabowo untuk mendengar aspirasi rakyat melalui dialog terbuka. DPR diharapkan segera mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa, seperti BEM SI, untuk berdiskusi. Langkah ini diharapkan meredakan ketegangan sosial dan mencegah krisis seperti 1998, sebagaimana diperingatkan ekonom Bhima Yudhistira.
